Pemerintahan Berbasis Blockchain di Liberland Hadapi Ujian Kekuasaan Token
Unras.com - Jakarta, pemerintahan berbasis blockchain di Liberland menawarkan model negara digital yang menggunakan token kripto untuk menentukan pengaruh politik. Gagasan ini didukung sejumlah tokoh kaya di industri kripto, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan dan pemusatan kekuasaan.
Republik Bebas Liberland berdiri di wilayah dataran banjir berlumpur di tepi Sungai Danube, antara Serbia dan Kroasia. Dari atas perahu, kawasan itu tampak sederhana dengan pepohonan, tenda, dan rumah pohon. Namun, para pendukungnya membayangkan kota futuristis dengan menara berkilau, taman terapung, serta fasilitas publik yang dirancang firma arsitektur Zaha Hadid.
Presiden Liberland, Vít Jedlička, mendirikan wilayah tersebut dengan tujuan membangun negara digital yang berlandaskan kebebasan individu dan teknologi serupa cryptocurrency. Liberland belum diakui secara hukum sebagai negara, tetapi proyeknya menjadi salah satu contoh eksperimen politik yang menarik perhatian kalangan teknologi.
Pemerintahan berbasis blockchain mengandalkan token
Berbeda dari demokrasi modern yang menerapkan prinsip satu orang satu suara, Liberland menggunakan token kripto bernama Liberland Merits. Token itu dapat dibeli dan dipakai untuk memengaruhi pemilihan kepemimpinan.
Jedlička menjelaskan bahwa orang yang memiliki lebih banyak Merits memiliki suara lebih besar dalam menentukan siapa yang memimpin. Dengan demikian, kekuatan politik di Liberland berkaitan langsung dengan kepemilikan aset digital.
Teknologi blockchain juga digunakan untuk mencatat pemungutan suara dan referendum. Sistem tersebut dirancang agar penghitungan serta pelaksanaan keputusan berlangsung otomatis melalui kode, bukan sepenuhnya melalui pejabat. Namun, pada tahap sekarang, pejabat manusia masih diperlukan untuk menerapkan aturan.
Model tanpa pajak dan kritik terhadap kesetaraan
Liberland menerapkan konsep bebas pajak. Menteri Dalam Negeri Ivan Pernar mengatakan pendukung kebebasan dan keuangan terdesentralisasi umumnya berasal dari kalangan atas. Ia juga menyatakan bahwa Liberland tidak ingin menerima siapa pun tanpa seleksi.
Pernar mengakui bahwa kebebasan di Liberland tidak sepenuhnya menghasilkan posisi yang sama bagi semua orang. Menurut dia, orang yang memiliki lebih banyak uang dapat memperoleh pengaruh lebih besar. Pandangan tersebut memperlihatkan ketegangan antara kebebasan ekonomi dan prinsip kesetaraan politik.
Para pendukung Liberland menilai pajak dan redistribusi kekayaan dapat mengurangi kebebasan individu. Sebaliknya, kritik terhadap model ini menyoroti risiko ketika akses terhadap kekuasaan sangat bergantung pada kepemilikan token atau modal.
Dukungan miliarder kripto dan visi tanpa batas
Justin Sun, pengusaha kripto asal China, menjadi salah satu pendukung penting Liberland. Sun disebut memiliki kekayaan sekitar 8,5 miliar dolar AS. Ia juga memimpin Tron, jaringan blockchain yang memungkinkan transaksi aset kripto tanpa satu otoritas pusat.
Sun berinvestasi lebih dari 75 juta dolar AS di World Liberty Financial, bisnis kripto keluarga Trump. Ia juga menginvestasikan jutaan dolar dalam memecoin Donald Trump dan mendapat kesempatan menghadiri jamuan bersama presiden Amerika Serikat tersebut.
Sun membayangkan dunia tanpa batas negara. Setelah melakukan perjalanan ke luar angkasa bersama perusahaan Blue Origin, ia menyampaikan pandangan bahwa planet ini pada dasarnya tidak memiliki batas. Menurut gagasan itu, negara-bangsa dapat digantikan oleh sistem digital yang berjalan melalui blockchain.
Tron juga menghadapi sorotan. Menurut perusahaan analitik blockchain TRM Labs, jaringan tersebut menjadi salah satu platform besar untuk memindahkan aset kripto ilegal, termasuk dana yang dikaitkan dengan Hamas, Hezbollah, kartel narkoba, dan jaringan mafia. Sun membantah tuduhan tersebut dan menyatakan Tron telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengurangi transaksi ilegal.
Eksperimen Liberland dan masa depan tata kelola
Liberland bukan satu-satunya proyek yang ingin mengganti negara tradisional dengan komunitas digital atau wilayah mikro. Prospera di Honduras, Seasteading Institute milik Peter Thiel, dan Draper Nation yang digagas Tim Draper mengejar gagasan serupa.
Draper menilai pemerintah memberikan layanan buruk dengan biaya tinggi. Ia percaya blockchain pada akhirnya dapat menggantikan sebagian besar fungsi pemerintah. Sementara itu, pemikir teknologi Curtis Yarvin menawarkan konsep Patchwork, yaitu jaringan negara-negara kecil yang dimiliki pemegang saham dan bersaing untuk menarik warga.
Gagasan tersebut dapat mengubah negara menjadi organisasi yang menyerupai perusahaan. Namun, persoalan utamanya tetap sama: siapa yang mengendalikan teknologi, token, dan infrastruktur digital? Dalam model Liberland, kekuasaan berpotensi mengalir kepada pihak yang menguasai aset serta sistem teknologinya.
Eksperimen ini menunjukkan bahwa blockchain tidak hanya dipakai untuk transaksi. Teknologi tersebut juga mulai diuji sebagai dasar pemerintahan. Meski begitu, perdebatan mengenai keadilan, akuntabilitas, dan distribusi kuasa akan menentukan apakah negara digital seperti Liberland dapat berkembang di luar gagasan para pendukungnya.