Kebijakan Ekspor Satu Pintu Dinilai Lebih Baik, Tapi Pasar Masih Waspada

 Unras.com - Jakarta - Kebijakan ekspor satu pintu yang tengah disiapkan pemerintah untuk komoditas batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy mulai mendapat perhatian serius dari pelaku pasar. Kebijakan tersebut dinilai lebih baik dibanding ekspektasi awal investor, meski ketidakpastian implementasi masih menjadi perhatian utama.

Rencana penerapan kebijakan ekspor satu pintu itu akan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto disebut ingin meningkatkan transparansi ekspor sekaligus memperkuat penerimaan devisa negara dari sektor komoditas strategis.

Namun demikian, pasar masih menunggu detail aturan teknis yang hingga kini belum diumumkan secara lengkap. Karena itu, kepercayaan investor terhadap saham sektor komoditas masih cenderung lemah dalam beberapa waktu terakhir.

Kebijakan Ekspor Satu Pintu Mulai Berlaku Juni 2026

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan menjelaskan pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menjalankan kebijakan ekspor satu pintu tersebut.

Dalam riset yang diterbitkan pada 20 Mei 2026, keduanya menyebut PT DSI kemungkinan akan bertindak sebagai agen ekspor yang fokus pada pengawasan administrasi dan dokumentasi ekspor. Dengan begitu, perusahaan ini tidak sepenuhnya mengambil alih aktivitas ekspor dari para pelaku usaha.

Menurut Indo Premier, periode 1 Juni hingga 31 Desember 2026 akan menjadi fase pelaporan sebelum implementasi penuh dimulai pada 2027. Pada tahap awal ini, pemerintah lebih fokus melakukan penyesuaian sistem dan pemetaan aktivitas ekspor nasional.

Selain itu, kebijakan ekspor satu pintu juga diharapkan mampu mengurangi praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara. Pemerintah ingin memastikan nilai ekspor tercatat sesuai kondisi sebenarnya.

Indo Premier mencatat total praktik under-invoicing ekspor secara kumulatif diperkirakan mencapai sekitar USD908 miliar dalam lebih dari 30 tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi devisa yang belum optimal masuk ke dalam negeri.

Risiko Implementasi Masih Jadi Sorotan

Meski tujuan kebijakan dinilai positif, pelaku pasar tetap menyoroti risiko implementasi di lapangan. Indo Premier menyebut tantangan terbesar berada pada tahap eksekusi kebijakan.

Jika pelaksanaan tidak berjalan lancar, volume ekspor berpotensi mengalami penurunan pada awal implementasi. Kondisi ini dapat memengaruhi kinerja perusahaan komoditas yang selama ini bergantung pada pasar ekspor.

Sementara itu, investor juga mulai memperhitungkan risiko teknis terkait penentuan harga ekspor. Setiap komoditas memiliki spesifikasi berbeda sehingga proses identifikasi harga dinilai tidak sederhana.

Sebagai contoh, batu bara memiliki variasi kadar sulfur dan abu yang memengaruhi harga jual. Di sisi lain, produk feronikel juga memiliki karakteristik kadar yang berbeda antarprodusen.

Karena itu, pasar masih menunggu kejelasan aturan teknis agar implementasi kebijakan ekspor satu pintu tidak menimbulkan hambatan baru di sektor perdagangan komoditas.

Ketidakpastian Aturan Jadi Perhatian Investor

Indo Premier menilai dampak terhadap laba emiten pada 2026 kemungkinan masih terbatas. Hal itu karena enam bulan pertama hanya difokuskan pada tahap pelaporan.

Namun mulai 2027, ketidakpastian diperkirakan meningkat. Pemerintah disebut akan melakukan evaluasi kebijakan setiap tiga bulan sekali.

Selain itu, aturan pelaksana yang lebih rinci hingga kini belum dirilis secara resmi. Kondisi tersebut membuat investor memilih bersikap hati-hati terhadap saham komoditas.

Emiten Batu Bara Berpotensi Paling Terdampak

Dari sisi emiten, Indo Premier melihat perusahaan tambang nikel relatif lebih aman dari dampak kebijakan ini. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dinilai tidak terlalu terdampak karena penjualan bijih nikelnya dilakukan di pasar domestik.

Sebaliknya, emiten batu bara diperkirakan menjadi pihak yang paling merasakan efek kebijakan ekspor satu pintu. Beberapa perusahaan yang disorot antara lain:

• PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)
• PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)
• PT Bukit Asam Tbk (PTBA)
• PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)
• PT Harum Energy Tbk (HRUM)

Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki eksposur besar terhadap pasar ekspor sehingga kebijakan baru berpotensi memengaruhi aktivitas bisnis mereka.

Meski begitu, Indo Premier menilai kebijakan yang disiapkan pemerintah sebenarnya lebih baik dibanding kekhawatiran awal pasar. Sebelumnya, investor sempat mengantisipasi adanya pengambilalihan penuh aktivitas ekspor oleh negara.

Namun, karena PT DSI diperkirakan hanya berfungsi sebagai pengawas dan pengelola dokumentasi, dampaknya dinilai tidak seburuk yang diperkirakan sebelumnya.

Pemulihan Saham Komoditas Dinilai Masih Terbatas

Walaupun sentimen pasar sempat membaik setelah muncul penjelasan awal terkait kebijakan ekspor satu pintu, pemulihan harga saham sektor komoditas masih terbatas.

Kepercayaan investor dinilai belum sepenuhnya pulih. Pelaku pasar masih dibayangi ketidakpastian arah kebijakan pemerintah serta potensi perubahan aturan di masa mendatang.

Selain itu, kondisi harga komoditas global yang fluktuatif juga membuat investor lebih selektif dalam mengambil posisi di saham sektor tambang dan energi.

Karena itu, Indo Premier tetap mempertahankan rekomendasi netral terhadap sektor komoditas. Sikap tersebut mencerminkan pandangan bahwa peluang pertumbuhan masih ada, namun risiko kebijakan tetap perlu diwaspadai.

Dalam jangka pendek, pasar diperkirakan akan terus mencermati perkembangan aturan pelaksana serta kesiapan pemerintah menjalankan kebijakan ekspor satu pintu secara efektif dan transparan.