Unras.com - Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menguji sejumlah inovasi keuangan digital melalui regulatory sandbox. Pengujian itu mencakup tokenisasi emas, surat berharga negara (SBN), manfaat properti, hingga stablecoin.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan proses tersebut tidak hanya menilai kecanggihan teknologi. OJK juga mengukur dampak inovasi terhadap masyarakat serta potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan.
Friderica menyampaikan hal itu dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9). Menurut dia, inovasi keuangan digital harus memberikan manfaat yang jelas, bukan sekadar menawarkan teknologi baru.
Regulatory sandbox OJK menguji berbagai inovasi
Melalui regulatory sandbox, OJK menguji sejumlah model dan layanan dalam ekosistem keuangan digital. Beberapa di antaranya mencakup tokenisasi emas, tokenisasi SBN, tokenisasi manfaat properti, serta crypto asset fund.
Selain itu, pengujian juga mencakup kustodian aset keuangan digital dan stablecoin. OJK menggunakan proses ini untuk melihat kesiapan teknologi sekaligus menilai kelayakan model bisnis yang ditawarkan.
Friderica menjelaskan, aspek pengelolaan risiko juga menjadi bagian penting dalam uji inovasi keuangan digital OJK. Karena itu, penyelenggara tidak cukup hanya menunjukkan bahwa teknologi mereka dapat berjalan.
“Tidak hanya melihat inovasi itu canggih secara teknologi, tapi apakah teknologi itu berdampak dan terutama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia,” ujar Friderica.
Perlindungan konsumen menjadi perhatian utama
Dalam pengujian tersebut, OJK turut menempatkan perlindungan konsumen sebagai aspek yang tidak boleh terabaikan. Penilaian itu berjalan bersama pemeriksaan terhadap kesiapan teknologi, model bisnis, dan pengelolaan risiko.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan inovasi digital membutuhkan pertimbangan yang lebih luas. Di satu sisi, teknologi dapat membuka bentuk layanan dan akses baru. Namun, di sisi lain, penyelenggara tetap harus menjaga keamanan serta kejelasan informasi bagi pengguna.
OJK juga menilai inovasi yang lulus regulatory sandbox perlu memiliki jalur implementasi yang jelas sebelum diterapkan secara lebih luas. Dengan demikian, hasil pengujian tidak berhenti pada penilaian teknis, tetapi berlanjut menuju tahap penerapan yang terarah.
Empat fondasi untuk penerapan lebih luas
Friderica menyebut terdapat empat fondasi yang perlu berjalan selaras setelah sebuah inovasi dinyatakan lulus. Fondasi pertama adalah roadmap sebagai arah pengembangan. Selanjutnya, pengaturan berfungsi sebagai landasan penerapan.
Infrastruktur juga menjadi penopang operasional inovasi keuangan digital. Sementara itu, kerja sama lintas kementerian dan lembaga berperan sebagai penggerak utama dalam proses implementasi.
“Bagi inovasi yang dinyatakan lulus, kita harus menyiapkan jalur implementasi yang jelas, melalui empat fondasi yang selaras, yakni roadmap sebagai arah, pengaturan sebagai landasan, dan juga infrastruktur sebagai penopang operasional, serta tentu saja kerja sama lintas kementerian dan lembaga sebagai penggerak utama,” kata Friderica.
Pasar sekunder dan transparansi ikut menentukan
Menurut Friderica, pengembangan pasar sekunder juga menjadi bagian penting dalam penerapan inovasi yang lulus pengujian. Pasar sekunder dapat mendukung keberlanjutan transaksi dan memperkuat ekosistem keuangan digital.
Namun, pengembangan tersebut memerlukan penyimpanan aset yang aman dan transparan. Informasi yang terbuka serta penyelenggaraan transaksi yang andal juga menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan.
Oleh karena itu, regulatory sandbox tidak hanya berfungsi sebagai ruang pengujian teknologi. Proses tersebut juga menjadi tahap untuk menilai kesiapan model bisnis, pengelolaan risiko, perlindungan konsumen, dan infrastruktur pendukung.
“Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa keberhasilan sandbox dapat menjadi ekosistem keuangan digital yang produktif, memperluas akses pembiayaan dan investasi, serta tentunya berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia,” pungkas Friderica.
