Pertalite Dibatasi, Siapa yang Masuk Desil 9-10?

Jakarta, Unras.com - Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Kebijakan ini disebut sebagai upaya agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Rencana Pertalite dibatasi tersebut mencuat setelah rapat koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Pemerintah menilai sistem yang dimiliki Pertamina sudah mendukung proses pengendalian pembelian BBM bersubsidi. Namun, pemerintah masih melihat adanya persoalan dalam penyaluran subsidi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan tersebut tidak langsung diterapkan. Pemerintah masih menyiapkan implementasi secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.

Pertalite Dibatasi untuk Desil 9-10

Rencana pembatasan Pertalite menyasar masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi. Kelompok tersebut dikenal sebagai desil 9 dan 10 dalam klasifikasi kesejahteraan keluarga.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah membahas kemungkinan mengurangi subsidi bagi kelompok masyarakat tingkat atas. Kebijakan tersebut dirancang agar subsidi BBM dapat lebih fokus kepada masyarakat yang membutuhkan.

Meski demikian, rencana ini belum berarti masyarakat desil 9 dan 10 langsung dilarang membeli Pertalite saat ini. Pemerintah masih membahas teknis dan tahapan penerapannya.

Karena itu, masyarakat perlu memahami arti desil sebelum mengambil kesimpulan. Desil bukan sekadar ukuran berdasarkan penghasilan bulanan. Penilaiannya menggunakan sejumlah variabel sosial dan ekonomi keluarga.

Apa Itu Desil Kesejahteraan?

Menurut informasi dalam sistem Cek Bansos Kementerian Sosial, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi.

Penilaian tersebut mempertimbangkan berbagai informasi. Data itu mencakup kondisi individu, pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Indonesia membagi tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam 10 kelompok. Setiap desil menggambarkan sekitar 10 persen keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Secara umum, desil 1 berada pada kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah. Sementara itu, desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Berikut gambaran umum kelompok desil berdasarkan materi yang tersedia:

• Desil 1: Kelompok sangat miskin dengan kondisi ekonomi paling bawah dan menjadi prioritas utama berbagai program bantuan sosial.
• Desil 2: Kelompok miskin dengan pendapatan rendah dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
• Desil 3: Kelompok hampir miskin yang masih memiliki risiko tinggi jatuh ke kondisi miskin.
• Desil 4: Kelompok rentan miskin yang relatif stabil, tetapi mudah terdampak kondisi darurat.
• Desil 5: Kelompok dengan kondisi ekonomi pas-pasan dan penghasilan yang relatif mencukupi kebutuhan.
• Desil 6-10: Kelompok menengah hingga menengah atas dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil.

Dengan pembagian tersebut, desil 9 dan 10 berada di bagian atas klasifikasi kesejahteraan. Kelompok ini dinilai lebih mampu dibandingkan kelompok desil yang lebih rendah.

Mengapa Pemerintah Ingin Membatasi Subsidi?

Subsidi BBM membutuhkan anggaran besar dari negara. Karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan manfaat subsidi diterima masyarakat yang memang membutuhkan.

Masalah ketepatan sasaran menjadi salah satu alasan yang mendasari rencana pembatasan tersebut. BBM bersubsidi seperti Pertalite pada prinsipnya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas dengan harga yang lebih terjangkau.

Namun, jika subsidi juga dinikmati kelompok ekonomi yang lebih mampu, manfaat anggaran negara menjadi kurang optimal. Pemerintah kemudian mempertimbangkan pembatasan berdasarkan data kesejahteraan.

Di sisi lain, penerapan kebijakan seperti ini membutuhkan data yang akurat. Status ekonomi keluarga dapat berubah seiring waktu. Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

Pemerintah juga perlu memastikan sistem di lapangan berjalan dengan baik. Tujuannya agar pembatasan tidak menimbulkan kesalahan bagi masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi.

Cara Cek Masuk Desil Berapa

Masyarakat dapat memeriksa informasi mengenai desil melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial. Langkah ini dapat membantu masyarakat mengetahui posisi data kesejahteraannya.

Cara pengecekan dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.
2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
3. Masukkan kode keamanan atau captcha yang tersedia.
4. Jika kode sulit dibaca, gunakan pilihan refresh.
5. Pilih tombol “CARI DATA”.
6. Periksa informasi yang ditampilkan sistem.

Hasil pencarian dapat memberikan gambaran mengenai data kesejahteraan yang tercatat. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa klasifikasi desil merupakan bagian dari sistem pendataan sosial ekonomi.

Selain itu, status desil tidak selalu menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan seseorang menerima atau tidak menerima program pemerintah. Setiap program dapat memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri.

Belum Berlaku Saat Ini

Rencana Pertalite dibatasi untuk masyarakat desil 9 dan 10 perlu dipahami sebagai kebijakan yang masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum menyatakan bahwa pembatasan tersebut langsung berlaku pada saat ini.

Purbaya juga menegaskan bahwa pelaksanaannya direncanakan secara bertahap. Artinya, masih ada proses yang perlu disiapkan sebelum aturan benar-benar diterapkan di lapangan.

Sementara itu, masyarakat tetap dapat menggunakan Pertalite sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Perubahan kebijakan nantinya akan bergantung pada keputusan pemerintah serta mekanisme teknis yang ditetapkan.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Jika diterapkan, data kesejahteraan akan memiliki peran penting dalam menentukan kelompok yang berhak mendapatkan subsidi.

Namun, pemerintah tetap perlu memastikan prosesnya transparan dan mudah dipahami. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui alasan pembatasan serta memahami bagaimana status kesejahteraan mereka ditentukan.

Bagi masyarakat yang khawatir masuk kelompok yang terdampak, mengecek data pada layanan Cek Bansos dapat menjadi langkah awal. Selain itu, masyarakat perlu mengikuti pengumuman resmi pemerintah sebelum mengambil kesimpulan mengenai aturan pembelian Pertalite.

Pada akhirnya, pembatasan subsidi BBM bukan hanya soal akses terhadap Pertalite. Kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengalokasikan anggaran negara secara lebih tepat. Karena itu, akurasi data dan pelaksanaan yang adil akan menjadi faktor penting dalam penerapannya.